Minggu, 15 Agustus 2010

Ibukota

Teman saya Adelaidean sempat nulis komentar kenapa Mind Transpostation nggak posting masalah macet di ibukota yang diramaikan media masa di beberapa minggu terakhir bulan Juli ini.

Sebetulnya saya sudah pernah buat posting sedikit mengenai hal ini dua setengah tahun yang lalu di “
Kalau saya jadi PENGUASAHA (1)” dan “Kalau saya jadi PENGUASAHA (2)” di Januari tahun 2008, namun saya kira perlu ditambah lagi kali ini,.. tentunya dengan kondisi data dan fakta yang terjadi terakhir.

Mulai dari sorotan berbagai lapisan masyarakat tentang kemacetan yang parah baik di arteri utama sampai di jaringan jalan lokal di seluruh Jabotabek yang konon nilai ”keborosannya” dapat mencapai 5 triliun setahunnya, kemudian sorotan mengenai iringan kendaraan pejabat yang berdampak kepada “Kemacetan” pengguna jalan lainnya.
Kegerahan masyarakat juga tercermin dari dikecamnya kondisi transportasi umum yang tidak memadai, tercermin pula dari perilaku pengemudi kendaraan yang semakin anarkis.
Wong namanya jaman sekarang, kondisi tersebut tentu jadi topik menarik untuk media massa, yang kemudian di bahas dari sisi akademis, dari sisi bisnis sampai dengan dari sisi politis.
Usulan dan komentar (dengan latar belakang pengusul yang berbeda beda) ya bermunculan : mulai pembatasan usia kendaraan, Busway ditambah MRT dibangun, road pricing diterapkan, parkir dinaikkan tarifnya, pemindahan Ibukota….. sampai dengan usulan agar Presiden segera membentuk Satgas pemecahan masalah Transportasi di Jakarta.

Solusinya gimana.?, sebetulnya sudah ada banyak alternatif dari banyak studi tentang transportasi Jabotabek, ada belasan studi telah dilakukan baik dari instansi pusat maupun daerah sejak beberapa puluh tahun yang lalu dengan biaya yang milyaran juga.
Lantas kenapa pula kondisi tetap seperti tidak terkendali dan tidak ada harapan?.
Sebagian mengatakan bahwa perkara kemacetan dan transportasi harus dilihat dari multi disiplin…. Halaah memangnya studi terdahulu nggak melakukan pendekatan secara multi disiplin ?. Tanya saja sama konsultan yang melakukan (Lokal maupun Luar ), sudah berapa model yang dikaji untuk pendekatan model traffic/transportation Jabotabek (coba chek buku buku tebal hasil studi di Bappenas, Pemda –Pemda Jabotabek ,Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perguruan Tinggi kalau nggak percaya).
Yang dibutuhkan apa dong ?; Leadership, followership, konsistensi, Law enforcement, Kesamaan Visi antar daerah, kompaknya Perencana dengan Politisi dan Policy maker, dan masih banyak lagi mungkin prasyarat yang diperlukan.

TDM (Transport/Travel Demand Management).
Secara teoritis yang diperlukan adalah TDM, yang bentuk dan caranya (strategi yang dikembangkan) bisa bermacam macam.TDM sering didefinisikan sebagai upaya (strategi) yang tujuannya adalah peningkatan efisiensi pada sistem transportasi yang pada intinya adalah pengelolaan pergerakan manusia dan barang secara efisien.
Banyak trategi dan program pelaksanaan yang bisa dilakukan ; pembatasan penumpang kendaraan, pembatasan jenis kendaraan, Bus Rapid Transit (kalau di kita namanya Busway), Pengaturan pola penggunaan lahan, pengelolaan perparkiran, peningkatan kualitas public transport, road pricing, dan sebagainya. Biasanya yang diprioritaskan adalah strategi perubahan moda transportasi, misalnya bagaimana meng encourage masyarakat untuk berpindah ke sarana transportasi umum.
Ngomongnya sih ‘enak’ tapi ini kan menyangkut masalah sosial ekonomi, bisnis, lingkungan ?... Ya iya laah siapa yang bilang ini hal gampang makanya perlu duduk bersama (..dan hanya untuk kepentingan bersama)

Disini sudah banyak deh orang yang ahli teorinya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, hasil studi untuk hal tersebut ada belasan yang tersebar di Institusi Pemerintah Pusat, Daerah dan Institusi Pendidikan Tinggi.
Catatan saya mengenai kelemahan dari langkah yang diambil antara lain adalah :

Perencanaa yang tidak terintegrasi serta inkosistensi pada tahapan pelaksanaannya
Kondisi ini memiliki beberapa penyebab (ini yang perlu dicermati oleh seluruh masyarakat), misalnya Perencanaan yang sinkron antar Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota), hal ini bukan saja dikalangan eksekutif daerah, tetapi juga dikalangan legislatif antar Daerah, dan tentu saja pembagian kewenangan dan sumber daya antar Pusat dan Daerah beserta aturan perundangan yang mendukung hal tersebut.
Memang bukan saja masalah ekonomi, politik tercampur dalam penetapan perencanaan juga masalah kepentingan Bisnis kelompok Bisnis (Investor, penyedia jasa, supplier dsb.).
Inkonsistensi sering terjadi apabila ada perubahan eksekutif atau legislatif, dan kepentingan bisnis.

Evaluasi terhadap program yang pernah dilakukan.
Tentu saja pihak pihak yang melaksanakan policy akan mengatakan bahwa Evaluasi untuk merevisi program sudah dilakukan. Tetapi masyarakat luas perlu diinformasikan juga kan..?
Masih ingat kebijakan Three in One di beberapa ruas jalan arteri primer di Jakarta ?. yang begitu diterapkan langsung di hari yang sama lahirlah profesi “Jockey Three in One” di ibukota. Apakah ini pernah terpikirkan sebelumnya?. Lantas evaluasi terhadap kondisi itu apa?, yang jelas program 3 in 1 tidak se efektif yang direncanakan.
Program Busway yang sudah dicanangkan sampai 10 koridor ?, pelaksanaannya seperti ogah ogahan. Armada yang kurang (kuantitas maupun kualitas), investasi cenderung menjadi boros (sudah dibangun tapi terbengkalai, sampai rusak tanpa pernah dipakai), tingkat kedisiplinan yang berakibat pada banyaknya kecelakaan di jalur busway dan sebagainya.
Ingat perubahan jam masuk sekolah di Ibukota menjadi jam 6.30 pagi ?. Apakah pernah dievaluasi dan kemudian hasilnya dipublikasikan ke Masyarakat?. Kalau nggak efektif lantas apa kebijakannya akan dicabut ?

Untuk masalah busway saya punya komentar yang agak panjang.
Nilai sebuah lajur lalu lintas menurut suatu Capacity Manual adalah sekitar 2000 pcu (Passanger Car Unit/ Satuan Mobil Penumpang) / jam.Kalau setiap kendaraan memuat 2 orang saja, maka satu lajur jalan pada saat jam sibuk akan dilewati oleh 2 x 2000 = 4000 orang/jam.
Untuk bis Transjakarta kapasitas angkut (ideal) bisa 60 orang /bis, dengan jarak antar bis (headway) 10 menit, maka dalam satu jam kapasitas busway kita hanya 60/10 x 60 orang = 360 orang /jam. Lah mana yang lebih efisien dong..?

OK lah kalau bis nya (bis gandeng) bisa diisi 140 orang/bis, dan headwaynya dijadikan tiap 3 menitan, maka kapasitas lajur busway kita menjadi 60/3 x 140 orang = 2800 orang/jam.
It doesn’t make sense... does it ?. Belum lagi perkembangan terakhir akibat dari maraknya pelecehan yang terjadi di Transjakarta, maka akan dicoba pemisahan bis untuk khusus wanita (sudah tentu ini akan lebih mengurangi kapasitas lajur).

Program TDM jadi gagal dong. Inti dari program TDM adalah mengajak masyarakat untuk berpindah moda transportasi (ke transportasi massal), yang terjadi headway mencapai 15 s/d 30 menitan serta kondisi bis yang kurang nyaman (relatif lho), mengakibatkan perpindahan moda transportasi itu tidak terjadi. Memang terakhir setelah ada program sterilisasi lajur, terlihat ada trend peningkatan, tapi sampai kapan..?, kalau sarana dan prasarana gak ditingkatkan ya sama saja.

Demikian tadi beberapa catatan tentang kondisi yang terjadi, lantas apakah saya punya usulan ?, ... tentunya punya laah :
Konsisten dalam program TDM ; Berdayakan lajur busway kalau perlu dikaji apakah bisa dijadikan jalur tram atau light rail yang mempunyai kapasitas angkut lebih baik, Kalau tidak ya armada bisnya diperbanyak dan diperbaiki fasilitasnya.
MRT menjadi mutlak diperlukan, pilihlah investor dan/atau vendor teknologi yang tepat jangan atas dasar pertimbangan politik atau kelompok kecil kepentingan tertentu.
Tata guna lahan di kelola dengan lebih ketat dong (untuk seluruh Pemda, dan oleh eksekutif maupun lagislatif), jangan cuma melihat kepentingan jangka pendek.
Proyek Park and Ride perlu segera diperkenalkan secara baik ke masyarakat (saya pernah bahas di posting yang lalu).
Mau pindah ibukota ?.... pikir yang lebih panjang deeh, dan evaluasi dulu yang pernah dilakukan.

2 komentar:

adelaidean mengatakan...

bravo!
ngomong-2, bbrp waktu yg lalu saya pernah baca di detik.com, ada ahli transportasi dari itb ttg kemacetan lalin di jkt. dia mengatakan, tampaknya pemerintah (pusat dan dki) sudah lemes duluan kalo diajak ngomongin kemacetan lalin. walah ... mgkin itulah sebabnya, rakyat 'terpaksa' menyelesaikan masalahnya sendiri-2. akibatnya, lalin di jkt makin runyam ... :-(

sagabanget mengatakan...

setuju bos, :-)

mnurut sy juga demikian.
muara dr permasalahan lalin ini memang dari ketidaksinambungan suatu program (inkonsistensi program). malahan, belakangan jadi ketahuan bahwa ternyata program yg ada tsb tidak komprehensif satu dengan lainnya. alih2, program yg ada masing-masingny berjalan dengan iramany sendiri2 (ndak harmonis nd ndak solutif)

padahal masalah lalin perakarannya dari prilaku manusia (pengguna jalan)

klau ternyata penyusun kebijakannya juga termasuk dalam kategori manusia yg prilaku berlalulintas nya bermasalah, bisa2 program yg ditelurkannya malam menambah semrawut benang kusut lalu lintas.

salut sm perspektifny bos. diam2 ternyata membidik permasalahan paling krusial dekade ini. kemacetan.

lanjut bos..

mode nyimak : "ON"